Powered by Blogger.
  • Lipaq saqbe, asli tradisional Mandar

  • Maritim adalah sumber penghasilan terbesar dari kami, makanya kamai melambangkan perahu sebagai icon pada website kami

  • Penenun sarung sutra mandar amat sangat banyak di desa kami, dan merupakan salah satu industri rumah tangga yang paling maju dan terkenal dari desa Tammangalle

  • Bebeapa Produk diatas adalah hasil industri rumah tangga dari para penenun sarung sutra Mandar di desa Tammangalle

Wednesday, April 20, 2016

Memahami perintah UU Desa.
Dalam Bagian Kedelapan tentang Penghasilan Pemerintah Desa Pasal 66 menyebutkan bahwa :
  1. Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
  2. Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desas ebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
  3. Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
  4. Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
  6. Ini dimaknai bahwa, Kepala desa dan perangkat desaberpenghasilan tetap yang bersumber dari dana perimbangan dari APBN, bolehmenerima tunjangan dari desa ( BUMDes, Bengkok dll ), menerima jaminan kesehatan dll yang diatur dalam peraturan pemerintah.

Membaca Draf RPP PenyelenggaraanDesa 29 April 2014
Draf Rancangan Peraturan Pemerintah ( RPP) dari depdagri yangtentang Penyelenggaraan Desa tertanggal 29 april 2014 tentang penghasilan aparatur desa menyebutkan :

Bagian Ketujuh, Penghasilan Pemerintah Desa dalam  Pasal 52 :
  1. Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
  2. Dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) merupakan alokasi dana Desa.
  3. Sebagian alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sumber Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
  4. Besaran penghasilan tetap bagi Kepala Desa ditetapkan paling sedikit Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
  5. Besaran penghasilan tetap bagi Perangkat Desa ditetapkan: (a) Sekretaris Desa paling sedikit 70 % (enam puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan. (b) Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50 % (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa perbulan.

Dilanjutkan  Pasal 53
  1. Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Kepala Desa dan perangkat desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
  2. Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksudp ada ayat (1) merupakan penerimaan yang dapat diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa berdassarkan peraturan perundang –undangan.
  3. Besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sahs ebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Dilanjutkan  Pasal 54
Ketentuan mengenai besaran penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dan juga pasal Pasal 72
Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan ayat (b.)  30 % (tiga puluh perseratus) dari jumlah Belanja Desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa,  operasional Pemerintah Desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, serta insentif RT/RW.


Mencermati  Draf RPP Penyelenggaraan Desa 29 April 2014

Dari Draf RPP tersebut diatas saya menafsirkan sebagai berikut :
  1. Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari ADD (UU Desa, pasal 72 ayat d) bukan dari Alokasi  APBN (UU Desa, pasal 72 ayat b)
  2. Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa tidakmemiliki dasar rujukan dalam penetapan angka.
  3. Dengan ketentuan 30% Belanja Desa yang boleh digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa,  operasional Pemerintah Desa,tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, serta insentif RT/RW, maka akan semakin rumit dan sulit cara pengelolaan keuangan. Setidaknya akan semakin sulit Kepala Desa dan Perangkat Desa mendapatkan Pengahasilan yang baik ketika Kabupaten tidak memiliki anggaran dan kehendak politik untuk itu.

Pemahaman Saya untuk Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa :
  1. Amanat UU Desa Pasal 66 ayat  (2) adalah  Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Jadi urusan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak pantas dikaitkan dengan ADD atau bagian dari ADD yang diterima desa.
  2. Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak harus mendasar pada rujukan jelas dalam penetapan angka, Karena Kepala Desa dan Perangkat Desa  bukan Buruh, tidak boleh menggunakan UMK tetapi selayaknya menggunakan penghasilan terendah golongan PNS. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22Tahun 2013, selayaknya perangkat desa minimal mendapatkan penghasilan setara Gol II A nol mas kerja yaitu Rp 1.714.100, karena pada saat melakukan pendaftaran Perangkat Desa minimal harus berpendidikan SMU. Sehingga Kepala Desa setidaknya satu setengah dari Perangkat Desa.
  3. Undang Undang Desa Pasal 66 ayat (4) menyebutkan jaminan Kesehatan yang belum ada dalam Draff perlu dimasukkan dengan jelas tentang hal tersebut bersumber dari mana.
  4. Dalam hal belanja Desa, maka sepantasnya Penghasilan Tetap  Kepala Desa dan Perangkat Desa tidam masuks ebagai salah satu bagian ketentuan prosentase penggunaan Anggaran Desa. Halini mengandung maksud agar kelayakan pengahasilan tetap  Kepala Desa dan  Perangkat desa tidak tersandera dengan alasan ketidak cukupan anggaran dari kabupaten atau dari ADD.


Bagaimana PPDI perlu Mensikapi…?
Sebagai penasehat Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI),maka diminta atau tidak saya memiliki kewajiban moral untuk menasehati. Saran saya segera lakukan koordinasi dengan Depdagri dan memberikan telaah atas DrafRPP tersebut. Dan karena massif berupa Draf, maka bukan berarti ingin menggagalkan target cepat keluar PP, tapi menurut hemat saya, lebih baik PP tidak bisa disahkan dalam bulan mei daripada disahkan tidak berpihak pada PPDI dan kemudian dijadikan pijakan oleh Pemerintah Daerah untuk membuat perda.

Source :
https://www.facebook.com/notes/suryokoco/mencermati-penghasilan-aparatur-desa-di-draf-rpp/10152125248692104/

Saturday, April 16, 2016

Tammangalle 14 april 2016, Rapat bulanan Evaluasi Aparat Desa dirangkaikan rapat koordinasi dengan seluruh anggota BPD dikantor desa tammangalle.
Rapat kali ini dihadiri camat balanipa arifin halim serta Bhabinkamtibmas desa aswar syam, tujuh anggota BPD dan seluruh aparat desa serta staf
Tujuan rapat bulanan evaluasi aparat adalah melihat sejauh mana  capaian kinerja aparat maupun kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan  tugas dan fungsinya sebagai aparat desa selama satu bulan terakhir.
diharap semua aparat untuk memberikan penjelasan terkait dengan fugsi dan tugasnya, imbuh husain nawawi kades tammangalle
Adapun titik fokus evaluasi aparat desa kali ini  mulai dari tingkat kehadiran aparat dalam pelayanan dikantor dan pembenahan
admistrasi desa.
sebagai desa yang berada dijalan poros yang tentunya dituntut aparat untuk selalu siap menjemput tamu yang sewaktu-waktu singgah untuk bekunjung didesa tammangalle, seperti yang terjadi dua satu minggu terakhir mendapat tamu yang datang studi banding yakni salahsatu  desa dari kecamatan tobadak, mamuju tengah, serta kedatangan tamu dari provinsi sulawesi barat sebagai tim penilai perncanaan pembangunan ditingkat kabupaten yakni prof.dr.Basri hasanuddin, imbuh kades tammangalle husain nawawi
Pertemuan kali ini dirangkaikan dengan rapat koordinasi BPD dengan pemerintah desa ini bertujuan agar BPD mengetahui perencanaan pembangunan desa tammangalle utnuk tahun 2016 ini, sekaligus mendengar pendapat serta masukan dari BPD terkait dengan persiapan pelaksanaan alokasi anggaran desa yang bersumber dari APBN maupun yang bersumber dari APBD.
diharap pemerintah desa mampu besinergi dengan lembaga desa dengan mengedepankan prinsip transparan dalan mengelola anggaran tersebut, imbuh ketua BPD
Jamaluddin sebagai ketua BPD berharap seluruh anggota BPD untuk selalu aktif datang dikantor supaya perkembangan pelaksanna pembanbangunan desa tidak merasa tertinggal, kantor sudah ada berikut dengan meja dan kursinya sisa pelayanannya yang harus di tingkatkan, tandasnya
Pendaping Lokal desa Fahrun juga menyampaikan bahwa pendampingan dalam proses pelaksanaan pembanguanan yang memakai anggaran kurang lebih satu milyar ini selalu kami laksanakan ini bertujuan untuk memastikan semua desa menggunakan anggaran desa sesuai peraturan yang berlaku.
Arifin halim sebagai camat Balanipa memberikan apresiasi terhadap pemerintahan desa tammangalle beserta seluruh BPD karena masih mampu menjaga kekompakan demi mewujudkan tammangalle yang lebih baik.
pertemuan seperti ini sudah jarang kita liat didesa lain,  namun disini saya bangga karena evaluasi kinerja aparat disampaikan secara terbuka ini sudah menganut prinsip good goverment/berpemerintahan yang baik.
saya berharap agar kegiatan seperti ini senantiasa dijaga dan ditingkatkan sehingga tammangalle semakin baik kedepan ungkapnya. begitu juga dengan pelaksanaan pembangunan kedepan agar senantiasa mengedepankan prinsip transparan dan akuntabilitas sehingga pemerintahan desa semakin terpercaya, ungkapnya... Media Tammangalle BISA



logo garuda (sesuai permendagri no 111)

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KECAMATAN ………
DESA ………….
Jln……………………………………………….
               
                  
                                                         
KEPUTUSAN KEPALA DESA……….
NOMOR ……TAHUN ……

TENTANG
PEMBENTUKAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA KEUANGAN DESA…………… KECAMATAN ………….. KABUPATEN ………….

KEPALA DESA …………

Menimbang:     a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menunjuk Pembentukan Teknis Pelaksana Pengelola Keuangan Desa Tahun Anggaran 201…;
                         b.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan dengan keputusan Kepala Desa…….
Mengingat:     1.    Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.   Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.     Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7.     PeraturanPemerintahNomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8.     Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang  Pengelolaan Keuangan Desa;
9.     Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2007 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2007 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014Nomor 3);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan     :
KESATU        : Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) pada Desa ……… TahunAnggaran 201… dengan nama dan jabatan sebagaimana yang terlampir

KEDUA            : Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan:
a.      menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
b.     menetapkan PTPKD;
c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
d. menyetujuipengeluaranataskegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
e.      melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

KETIGA            : SekretarisDesaselaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyaitugas:
a.   menyusundan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
c.      melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetap kandalam APBDesa;
d.     menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
e.      melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

KEEMPAT        : Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan mempunyai tugas:
a.   menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
b. melaksanakan kegiatandan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
c.      melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
d.     mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
e.      melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada KepalaDesa; dan
f.       menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

KELIMA  : Bendahara) mempunyai tugas: menerima,  menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

KEENAM          : Segalabiaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja dan Desa di Desa….. Kecamatan ……. Kabupaten …… TahunAnggaran…….

KETUJUH        : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


                                                                             Ditetapkan di ……….
                                                                             PadaTanggalJanuari 2015
                                                                            KEPALA DESA ……….


                                                                             …………….

TEMBUSAN :disampaikanYth:
1.     BupatiPolewaliMandar
2.     KepalaBadan PMPD KabupatenPolewaliMandar
3.     Camat……….
4.     KetuaBadanPermusyawaratanDesa …….
5.     Yang bersangkutan




LAMPIRAN       : KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR           ;
TANGGAL        :


PENETAPAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA……… KECAMATAN…….. KABUPATEN………

NO
NAMA
JABATAN DALAM DINAS
DITUNJUK SEBAGAI
KETRANGAN
1
2
3
4
5
1

KEPALA DESA
pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa

2

SEKRETARIS
koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa

3

KEPALA SEKSI …….
PelaksanaKegiatanBidang ….

4

KEPALA SEKSI …….
PelaksanaKegiatanBidang ….

5

KEPALA SEKSI …….
PelaksanaKegiatanBidang ….

6

KAUR KEUANGAN
Bendahara




                                                                             KEPALA DESA ……….


                                                                             …………….